Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Selasa, 18 Mei 2021

Keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ.

Probity  Audit

Sudah saatnya kita menempuh strategi yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko PBJ. Sudah sejak tahun 2012, Lembaga Pembina APIP yaitu BPKP telah menerbitkan ketentuan berupa Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362 /K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern.

Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan sektor publik, seperti proses PBJ, hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif dan transparan. Terkait dengan proses PBJ, Probity diartikan sebagai good process yaitu proses PBJ dilakukan dengan prinsip pengegakan integritas, kebenaran dan kejujuran. Konsep probity audit merupakan kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses PBJ dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip audit itu sendiri adalah kegiatan penilaian yang bersifat independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity audit dilakukan dengan pengujian bukti-bukti dokumen mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Melalui probity audit diharapkan korupsi dapat dicegah, setidaknya dapat dideteksi sedini mungkin sehingga dampaknya bisa diminimalisir.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR