Tiga Tantangan Besar APIP di Era Revolusi 4.0

Selasa, 12 November 2019

Jakarta, Itjen -- Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dihadapkan pada tiga tantangan besar. Hal itu disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP saat membuka Workshops APIP 2019 di Ballroom Puri Ratna Sahid Jaya Hotel Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tantangan pertama adalah merosotnya kepercayaan publik pada pemerintah karena adanya perkembangan teknologi. Dikatakannya, pada saat pemerintah menodernisasi sistem dan meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, justru muncul kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat yang sebenarnya sedang "gagap teknologi".

"APIP harus mengantisipasi bahwa terkadang justru masyarakat mencurigai akan adanya 'konspirasi' dan 'manipulasi' atas data dan informasi yang disampaikan maupun digunakan oleh pemerintah, karena adanya contoh-contoh buruk kecanggihan teknologi untuk tindakan-tindakan kriminal. Masyarakat di satu sisi dapat merasa pemerintah yang superior dalam teknologi dapat semena-meda berlaku, sementara di sisi lain khawatir bahwa pemerintah tidak terlalu pandai dalam menghadapi kejahatan cyber sehingga mengancam perikehidupan bangsa," beber Laksmi.

Tantangan kedua, lanjut Laksmi, terbukanya peluang-peluang fraud baru karena perkembangan teknologi. "Digital fraud harus menjadi pertimbangan bagaimana APIP meperkuat kapasitasnya. Bahkan, tidak saja konteks data dan informasi digital saja yang cepat atau lambat akan menjadi salah satu fokus utama audit, namun juga teknologi itu sendiri. Investasi dan inovasi pemerintah di bidang teknologi dan rekayasa aplikasinya menyebabkan API harus siap untuk mengaudit teknologi itu sendiri," tambahnya.

Sedangkan tantangan ketiga, katanya, adalah bagaimana memuaskan masyarakat yang butuh memahami hubungan antara output dan outcomes yang seharusnya mereka rasakan. "Persepsi publik harus mampu diterjemahkan APIP dalam mengkritisi auditeenya masing-masing yang dalam banyak hal terkadang masih memiliki mindset berbasis 'proyek', 'output', bahkan masih berkutat soal 'input' dan mekanisme proses bisnis tanpa mampu melihat efek langsungnya kepada masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Laksmi mengungkapkan, revolusi industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah dirasakan dampaknya. Penetrasi teknologi mendorong perubahan dimensi-dimensi pengukuran seperti jarak berubah jadi waktu, luasan menjadi jaringan, serta ungkapan yang kuat memangsa yang lemah menjadi cepat memangsa yang lambat. Hal ini merupakan konsekuensi dari fenomena internet of things, otomatisasi, robotika, komputasi awan, hingga kecerdasan buatan.

"Revolusi industri 4.0 dengan dukungan kemajuan pesat teknologi membawa kita pada kondisi transisional yang mengubah cara hidup, bekerja, relasi organisasi dan penentuan target-target," katanya.

Workshops APIP 2019 diikuti kurang lebih 350 peserta perwakilan irjen/irtama.inspektur kementerian/lembaga, dewan pengurus AAIPI, pejabat struktural dan auditor itjen KLHK dan perwakilan auditor kementerian/lembaga.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Ketua Umum AAIPI yang meruapakan Irjen Kementerian Keuangan, Irtama Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, Irjen Kementerian Pertanian, Irjen Kementerian Perhubungan, Inspektur VII Kemenkeu, Kepala SPI PT KAI dan Associate Director-Risk Analytics PT Deloitte Konsultan Indonesia.

Dalam paparannya, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin menyampaikan tiga nilai strategis APIP bagi organisasi. Ketiganya adalah mengidentifikasi risiko strategis organisasi, menilai bagaimana risiko dikelola dan menawarkan solusi untuk meningkatkan manajemen risiko yang berdampak pada misi strategis.

Sementara Irjen Kemenkeu, Sumiyati menekankan pendekatan asudit terkini yang meliputi oversight/protektot terdiri dari audit, review serta monev atas pelaksanaan program/kegiatan dan memberikan penjaminan; Insight/Educator dengan memberikan edukasi, sosialisasi, asistensi GRC dan memberikan penegakan integritas, benturan kepentingan, dan pengendalian gratifiksi; serta Forseight/Advisor dengan memberikan masukan penyelesaian masalah berdasarkan analisis data prediktif dan mendorong berkembangnya inovasi.

Sementara itu, selain memaparkan materinya, narasumber lain menyampaikan apresiasi atas pekasanaan workshop APIP kali ini.

"Saya sangat mengapresiasi atas kerjasama yang luar biasa antara KLHK dan AAIPI sehingga bisa menyelenggarakan Workshop tentang Peran APIP sebagai Strategic Partner pada era industri 4.0. Ini merupakan suatu kerjasama yang benar-benar melibatkan berbagai pihak yang sudah menghadapi tantangan yang demikian, sehingga sharing knowledge di antara kita sangat diperlukan agar kita bisa bersama-sama membangun APIP yang benar-benar bisa mengawal gouvernance risk and control untuk Indonesia," kata Sumiyati.  (feria)*

Salin Tautan :