PELATIHAN TENTANG PELAKSANAAN AUDIT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Selasa, 19 Januari 2016

Pada tanggal 4-7 NOVEMBER 2015 Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan kegiatan. Pendidikan dan Pelatihan Audit Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertempat di IBIS STYLE Hotel, YOGYAKARTA. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. terdiri atas:

1. Kepala Biro Perencanaan KLHK
2. Para Sekditjen/Sekbadan Di Lingkungan KLHK
3. Para Inspektur Lingkup Itjen
4. Kepala P3E Jawa
5. Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Pppa)
6. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Fasilitator Pengarusutamaan Gender (Ibu Prof. Yulfita Rahardjo dan Dr. Yusuf Supandi)
8. Para Kepala UPT Di Wilayah Yogjakarta
9. Pimpinan FORCLAME GIZ
10. Para Pejabat Struktural Eselon III,IV, Lingkup Itjen Dan Sekjen
11. Para Auditor Dan Peserta Diklat

Jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari: Inspektorat I (15 orang) Inspektorat II (15 orang) Inspektorat III (15 orang) Inspektorat IV (15 orang) Inspektorat Investigasi (15 orang) Sekretariat (25 orang) Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender yaitu bagaimana mewujudkan dan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam seluruh proses pembangunan yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsionalnya khususnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender yaitu bagaimana mewujudkan dan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam seluruh proses pembangunan yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsionalnya khususnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional No. 9 Tahun 2000, telah dipertajam dengan kebijakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sehingga Pengarusutamaan Gender ini telah menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan yang dilakukan mulai perencanaan, evaluasi, atas kebijakan dan program pembangunan yang berprespektif gender sesuai tugas dan fungsi setiap instansi. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender kedalam audit kinerja. Inspektorat Jenderal sebagai APIP KLHK mempunyai komitmen untuk melakukan Audit Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sehingga dapat memotret kemajuan dan pencapaian kesetaraan gender yang dilakukan pada Satker di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komitmen ini telah dimuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019. Audit Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) nantinya diharapkan dapat memberi kerangka yang jelas bagi KLHK dalam mendorong pengimplementasian pengarusutamaan gender di level kebijakan, program dan kegiatan dengan mendorong seluruh dokumen kebijakan menjadi dokumen yang memiliki perspektif gender yang jelas serta menyiapkan SDM yang memiliki pemahaman, pengalaman sekaligus kemampuan yang optimal. Pada Tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah menyusun GENDER BUDGETTING STATEMENT (GBS) ATAU PERNYATAAN ANGGARAN GENDER, untuk Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Rencana Aksi :

1. Sosialisasi Dan Advokasi melalui pelatihan sendiri tentang teknik audit dengan tujuan agar seluruh auditor memahami peraturan dan perundang-undangan tentang Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Dan Pengangaran Yang Responsif Gender
2. Audit Kinerja sesuai program kerja pengawasan tahunan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang responsif gender/perencanaan dan penganggaran yang responsif gender menjadi bagian agenda dalam pemeriksaan reguler.
3. Laporan Hasil Audit Yang Akuntabel Dan Rensponsif Gender dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran responsif gender pada masing-masing auditi telah dilaksanakan.

Rencana Aksi ini sebagai komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Sambutan sekaligus Pembukaan Diklat Audit Implementasi PPRG oleh

Imam Hendargo Abu Ismoyo (Inspektur Jenderal)

Osten Sianipar (Dirijen : Lagu Indonesia Raya)

Peserta Diklat PPRG Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Kiri depan : Wisnu Prastowo (Inspektur Wilayah IV), Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) Yogyakarta,

Imam Hendargo Abu Ismoyo (Inspektur Jenderal) Helmy Basalamah (Kepala Biro Perencanaan), Kepala Dinas Kehutanan Yogyakarta

Kiri belakang : Edy Subagyo (Inspektur Wil. I), Deddy Sufredi (Inspektur Investigasi), Budi Riyanto (Inspektur Wil. II)

Peserta Diklat Audit Implementasi PPRG

Peserta Diklat Audit Implementasi PPRG

Narasumber : Eko (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Kementerian) Yusuf Supandi ( Fasilitator Pengarusutamaan Gender) Indirastuti (Moderator)

Narasumber Tito Eko (Inspektur Kementerian PPA), Indirastuti (Moderator)

Kunjungan Peserta PPRG di Gunung Kidul

Kunjungan Peserta PPRG Yogyakarta

Salin Tautan :