Itjen KLHK dan KPK Gelar Survei Penilaian Integritas
Selasa, 4 Februari 2020
Jakarta, Itjen 4/2/2020 -- Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) digelar oleh Inspektorat Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisii Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (4/2/2020). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Itjen KLHK, Dr. Murdiyono dan diikuti oleh para Inspektur Wilayah dan Inspektur Investigasi, Kepala Bagian, Subbagian, auditor dan staf Itjen.
Sekitjen, Dr. Murdiyono berharap kegiatan Sosialisasi Penilaian Integritas (SPI) ini dapat dikerjakan oleh setiap unit organisasi di KLHK. Seluruh kementerian dan lembaga didorong untuk bisa melakukan SPI untuk memetakan risiko area atau satuan kerja yang rawan penyimpangan.
KLHK sendiri, Menurut Dr. Murdiyono baru mulai dilibatkan pada 2019 lalu dan kembali dilibatkan pada 2020. Untuk persiapan SPI di KLHK sendiri, Inspektorat Jenderal juga melakukan benchmark ke Kemenkeu, sehingga pada tahun 2020 KLHK bisa melakukan SPI tersendiri.
“Di Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal-nya sebagai motor penggerak dan menjadi barometer dalam meningkatkan mutu SPI di-era milenia ini,” kata Dr. Murdiyono.
Dari KPK, hadir perwakilan Direktorat Litbang Deputi Pencegahan KPK, Anik Rahmawati, Timotius Hendrik Partohap dan Ganther. “Kami menyampaikan terimakasih atas undangan Itjen KLHK yang semestinya K/L ataupun Daerah yang datang langsung ke kantor KPK dalam rangka SPI,” kata Anik Rahmawati.
Direktorat Litbang Pencegahan KPK melaksanakan kegiatan survei area-area potensi rawan tindak pidana korupsi, pelayanan publik dan mengembangkan formula yang didapat dari study banding di Korea berupa Integrity Assessment sejak 2007. “Penilaian integritas merupakan pelayanan publik yang melibatkan responden internal auditor untuk mengefektifkan program pencegahan korupsi,” katanya
Integrity Assessment disempurnakan kembali pada tahun 2014 dengan mencoba memasukkan instrumen baru berupa Penilaian Pemberian Layanan Internal dan Eksternal. Dalam metode ini masih terdapat bias persepsi pengguna layanan dan pemberi Layanan, oleh karena itu dimasukkan lagi metode baru berupa penilaian ahli.
KPK dahulunya bekerjasama dengan pihak ketiga, dan sekarang menjalin kerjasama dengan Biro Pusat Statistik. Target kerja sama ini adalah penilaian mandiri untuk kementerian dan lembaga. Selain itu, juga dapat diidentifikasi kebutuhan dalam memetakan dan meverifikasi agar dapat melakukan intervensi baik berupa sidak dan tindakan lainnya.
Pada 2019, KLHK terlibat SPI dengan lokus Direktorat yang terlibat dalam pengembangan SPI ini sebelumnya dalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dan Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (SLB3). Pada 2020 SPI KLHK akan dikembangkan mandiri, oleh karena itu, KPP sangat mengapresiasi pengembangan lokus yang sangat luas.
Timotius Hendrik Partohap dalam paparannya menyampaikan SPI versi sekarang di korea Selatan telah menggunkan Elektronik Survei. Di KPK sendiri dibuat untuk pelayanan survei internal dan ekstarnal tahun 2016 berkejasama dengan BPS dan Kemenkeu melibatkan tujuh ribu koresponden terstandarisasi. (feria)*
TAGGING :
Salin Tautan :
