KICK OFF MEETING PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2024
Rabu, 8 Mei 2024
Jakarta, 8 Mei 2024 -- Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan acara kick off meeting untuk penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang terintegrasi. Acara ini bertujuan untuk mengevalua...
Hasil Seleksi Administrasi Rekruitmen Calon Pejabat Fungsional Auditor Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021
Senin, 9 Agustus 2021
PENGUMUMAN
Nomor : PG.1/SET/UM/OTL.2/8/2021
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI REKRUITMEN CALON PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
LINGKUP INSPEKTORAT ...
PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN INTERN
Kategori : Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN RISIKO
Kategori : Peraturan Menteri
PERMEN LHK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP KLHK
Kategori : Peraturan Menteri
MAJALAH ELEKTRONIK
BULETIN "PENGAWASAN"
Buletin Kriteria merupakan produk pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
diterbitkan setiap triwulan didalamnya memuat berbagai macam
artikel dan ulasan seputar pengawasan internal
BULETIN "PENGAWASAN" EDISI Juni 2021
FORESIGHT - Peran Inspektorat Jenderal KLHK dalam
Mengawasal Program P3DN
BLOG PENGAWASAN
Memperkuat Pengawasan PUG, Tugas Penting Yang Nyaris Terabaikan
Date Publish : Senin, 10 Oktober 2022
Judul di atas mungkin terkesan berlebihan. Benarkah Pengarusutamaan Gender (PUG) penting? Dan, benarkah sebagai APIP selama ini kita cenderung mengabaikannya? Menurut pendapat...
KOORDINASI PENGAWASAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2021
Date Publish : Kamis, 2 September 2021
#PEN KLHK Tahun 2021
Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
Date Publish : Selasa, 18 Mei 2021
Keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ.