Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Selasa, 18 Mei 2021

Keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ.

Refleksi Peran APIP 

Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) adalah kegiatan konsultasi dan penjaminan kualitas (assurance) secara independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Jika mengacu pada definisi di atas, esensi dari keberadaan auditor internal adalah nilai tambah bagi operasi organisasi. Adanya nilai tambah artinya terdapat perbedaan antara operasi manajemen plus audit internal dengan operasi manajemen tanpa audit internal.

Begitupun dalam lingkup PBJ, APIP selaku auditor internal pemerintah juga harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses PBJ yang sedang berjalan. APIP seharusnya mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam PBJ telah efektif dalam mencegah korupsi.


BACA JUGA:

MENGUBAH "KETIDAKPASTIAN" MENJADI RISIKO TERKELOLA : MILESTONE PENTING PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL


APIP harus lebih mengembangkan teknik dan metode pengawasan yang lebih tajam. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP harus benar-benar menguji kebenaran material suatu bukti, tidak sekedar reviu dokumen formal saja. Pelajaran berharga didapatkan oleh APIP ketika melakukan pengawalan/pedampingan melalui consulting activity terhadap proyek prioritas nasional RHL.  Dari hasil pendampingan secara keseluruhan belum ditindaklanjuti karena sepenuhnya menjadi tanggug jawab manajemen dan rekomendasi APIP tidak bersifat mengikat. Sehingga setelah selesai pendampingan, banyak pengaduan masyarakat terutama dari aspek proses PBJ yang stela ditindaklanuti oleh Inspektorat Investigasi terbukti.

Memang, berdasarkan Standar Audit, untuk konteks pendampingan  bahwa sasaran pendampingan sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien. Oleh karena itu, keyakinan yang dihasilkan dari pendampingan bersifat terbatas.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR