Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Selasa, 18 Mei 2021

Keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ.


Oleh :

Joko Yunianto *                                                           

Harsusanto **


Ada critical point yang mendasari penulis untuk mengangkat topik pencegahan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sebuah tulisan. pada saat penulis menerima telepon dari salah satu Kepala satker/UPT, dimana secara singkat pembicaraan di telepon menyampaikan satker akan menggunakan “jasa” tim dari Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan untuk dilibatkan dalam pengawalan pendampingan proyek pembangunan yang dibiayai dari SBSN. seolah-olah muka kita selaku APIP ditampar keras oleh satker, karena mereka lebih percaya pada APH dalam melakukan pendampingan PBJ.

 

Pendahuluan

Kita mempunyai lembaga pemeriksaan/pengawasan yang begitu banyak. Di antaranya ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP), dan Inspektorat pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Belum lagi ada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Apa lagi yang kurang? Namun, untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi masih diperlukan berbagai macam ikhtiar, di antaranya adalah metode pengawasan yang dijalankan.

Kesan Reaktif APIP 

Yang menjadi masalah adalah keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ. Dalam konteks PBJ ini, APIP sebagai auditor internal seperti masih enggan menggeser peran watch dog ke peran konsultan dan katalis. Menjadi relevan jika hari ini kita kembali bertanya, “Mengapa proyek-proyek pembangunan infrastruktur justru dikawal oleh Kejaksaan, bukan oleh APIP? Kemana gerangan APIP?” tingkat korupsi PBJ di Indonesia adalah yang tertinggi di antara jenis-jenis korupsi yang lain. Namun kenyataannya, risiko korupsi belum dikelola secara memadai. Bahkan, tampaknya malah belum disadari sama sekali.


BACA JUGA:
APIP (MENUJU ERA) 4.0


Padahal, jika mengacu pada konsep audit berbasis risiko, kegiatan audit internal seharusnya lebih fokus pada risiko-risiko yang signifikan bagi organisasi. Mengacu pada konsep manajemen risiko, apabila dilakukan penilaian atas risiko korupsi PBJ, maka akan ditemui hasil bahwa risiko tersebut masuk ke dalam kuadran signifikan atau bahkan sangat signifikan. Ini terjadi karena dari sisi kemungkinan keterjadian dan dampak, tentu saja korupsi PBJ memiliki bobot yang tinggi.

Pertanyaannya, apakah selama ini kegiatan APIP kita telah terfokus, atau setidaknya mencakup risiko korupsi dalam PBJ tersebut? “Apakah kegiatan audit internal tersebut telah efektif dalam mencegah korupsi?”.



BAGIKAN

BERI KOMENTAR